Menanti Perempuan Melahirkan Pemusnah Korupsi

Panitia seleksi (Pansel) pimpinanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ditunjuk oleh Jokowi dinilai agak janggal. Hal itu lebih dikarenakan sembilan orang yang ditugasi semunya berasal dari perempuan,dan bukan karena soal kapasitasnya dalam memilihkan anak bangsa sebagai calon pimpinan KPK. Dari sembilan nama itu memang berlatar belakang pendidikan tinggi dan terekam jejaknya sebagai praktisi yang cukup handal dari berbagai disiplin. Dari tangan merekalah, Indonesia menanti lahirnya jenderal-jenderal pemusnah korupsi.

Memang diakui, bahwa perempuan bukan sosok yang lemah dan lamban. Ada figur-figur perempuan yang mampu menjadi inspirasi kemajuan dunia. Dan banyak pula perempuan yang menjadi tokoh-tokoh dunia yang memberikan sumbangsih berarti. Perempuan juga mempunyai peran serta yang tinggi dalam memerangi korupsi. Partisipasi yang demikian ini yang menjadikan perempuan mendapatkan tempat spesial.

Oleh sebab itulah, dari para srikandi ini sangat diharapkan agar tidak salah pilih. Sebagai lembaga antirasuah, KPK selalu menjadi tumpuan membersihkan Indonesia dari korupsi. Sebab korupsi sangat merugikan negara dan merusak citra bangsa. Maka, jika srikandi itu  salah memilih calon pemimpin KPK, negara ini akan mengalami kehancuran. Sehingga, tugas pokok tim Pansel harus benar-benar bebas dari intervensi. Independensi Pansel juga sangat dinantikan.Termasuk pentingnya transparansi sebagaimana amanat Undang-undang KPK.

Kontroversi Pansel perempuan perlu diluruskan menjadi Pansel berbasis kinerja. Semua masyarakat dihimbau untuk memberikan banyak masukan untuk Pansel agar menjadikan bangsa ini lebih baik dan terbebas dari korupsi. Sebab melawan korupsi di negeri ini seperti melawan tikus di area persawahan. Segala cara untuk memberantas tikut sudah dilakukan, namun saat usia panen, justeru tikus-tikus itu hadir merusak tanaman petani. Korupsi hendaknya dilawan dengan penyadaran moralitas dan membiasakan hidup apa adanya, bukan hidup glamor yang menanti hasil korupsi.

Apreseasi Perempuan

Dilihat dari fenomena ini, ada empat makna kehidupan sosial bangsa Indonesia yang perlu diteladani. Pertama, negara memberikan apreseasi yag tinggi pada perempuan. Kenyataan ini harus diterima, walaupun sangat pahit bagi para tokoh laki-laki. Seakan sudah tidak ada laki-laki yang diber apreseasi dan pantas masuk dalam Pansel KPK. Peristiwa ini bukan bias gender, tetapi bermakna memberikan kesempatan perempuan Indonesia untuk berprestasi menjadi pelahir tokoh antikorupsi.

Kedua, perempuan dipandang sebagai figur yang lembut dan jujur. Kelembutan perempuan memang sudah dikenal sejak lama. Dari jiwa perempuan lahir sikap kehati-hatian dan semangat untuk berperilaku cermat. Selain itu, kejujuran yang ada baginya menjadi syarat utama hidup. Dari sinilah marwah perempuan perlu dijaga agar memilih calon pimpinan KPK secara cermat, cerdas dan lugas.

Ketiga, perempuan diyakini mampu memberikan solusi tentang perjuangan memberantas korupsi. Memberikan peluang kepada perempuan untuk memilih calon KPK sangat tidak mungkin ditangani oleh orang biasa. Paling tidak, mereka adalah orang yang mampu mencari jalan keluar penyakit korupsi yang melanda bangsa ini. Sehingga harapan dari para srikandi ini benar-benar mencari rumusan figur calon pimpinan KPK yang tangguh.

Dan keempat, perempuan Indonesia mampu tampil sebagai pemimpin teladan. Pansel kali ini memang sebagai gerbang awal seleksi. Artinya, siapapun pimpinan KPK yang terpilih semuanya melalui seleksi ini. Sebagai orang kepercayaan Presiden, Pansel KPK perlu menunjukkan prestasinya yang gemilang. Jangan sampai kepercayaan itu disia-siakan dengan salah mencari figur. Saat ini dunia sedang menyorot sejauh mana perempuan Indonesia itu memimpin. Jika ini berhasil, maka tidak menutup kemungkinan srikandi Pansel KPK ini akan menjadi idola dunia. Namun jika gagal, maka gagal pula citra kepemimpinan perempuan Indonesia.

Setelah menyatukan visinya, Pansel KPK perlu segera menyusun langkah-langkah taktis sebelum resmi membuka pendaftaran. Pansel secara profesional perlu segera menentukan kriteria pimpinan KPK, tukar pengalaman dengan Pansel KPK lama dan diskusi dengan semua pihak terkait hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian). Dari situ akan disaring banyak informasi untuk membenahi peran Pansel agar semakin baik dalam membuat keputusannya.

Setelah dirumuskan dengan baik, maka saatnya membuka pendaftaran calon dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seyogyanya, dibuka website khusus Pansel yang benar-benar transparan dan dapat diakses bebas oleh masyarakat untuk melihat sejauh mana proses seleksi ini. Masyarakat juga dibukakan call centre untuk memberikan masukan pada Pansel, terutama setelah diketahui para calon mendaftarkan diri.

Ini dilakukan sebagai pelibatan masyarakat secara terbuka. Dan penting juga melibatkan semua pihak berwajib untuk menelusuri rekam jejak calon seperti PPATK, KPK, Kejaksaan dan Kepolisian. Setelah disaring semua, maka Pansel baru mengajukan ke Jokowi dan dikirim ke DPRRI.

Diharapkan dari calon yang dikirim ke Jokowi, mereka adalah kader bangsa yang benar-benar peduli pemberantasan korupsi dan mampu menjadikan KPK sebagai institusi yang berwibawa dan berani. Sebab banyak sekali tantangan KPK ke depan. Apalagi dengan pengalaman KPK yang sebelumnya mengalami kriminalisasi dan kasus cicak versus buaya,janga sampai kembali terjadi. KPK yang bewibawa adalah jika lembaga antirasuah ini profesional dalam memberantas korupsi. Dan KPK yang berani adalah dengan tidak tebang pilih dalam memusnahkan korupsi.*)